RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Lindungi Warga Indonesia (2)
lifestyle

Lawan Kekerasan Seksual Dengan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kurangnya kepedulian dan edukasi akan kekerasan seksual membuat Indonesia menjadi salah satu negara dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan dengan catatan Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa dalam 12 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual, khususnya perempuan di Indonesia naik hingga 800 persen. Ditambah adanya pandemi Covid-19, kasus kekerasan berbasis gender meningkat selaras dengan peningkatan aktivitas di dunia digital.

Selain itu, lembar fakta dan poin kunci catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender secara online meningkat dari 126 kasus di tahun 2019 menjadi 510 kasus di tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus), disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus), dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).

Kasus kekerasan seksual tentunya dapat diminimalisir jika ada kebijakan tegas yang secara khusus menangani kasus tersebut. Di Indonesia, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diperlukan untuk menjadi payung hukum melawan kasus kekerasan seksual ini.

Maksud dan Tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang ini merupakan suatu langkah untuk melawan kekerasan seksual. Di mana RUU ini tidak hanya bicara tentang tindak pidana terhadap pelaku, tetapi juga rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pernikahan paksa, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan pemaksaan aborsi.

Oleh karena itu, hadirnya RUU ini sangat penting guna memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban yang selama ini tidak diatur dalam Undang-Undang yang telah ada.

Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dorongan untuk menjadikan RUU ini sebagai produk hukum ini sudah terlihat sejak penyusunan naskah akademik dan draft RUU dilakukan, yaitu pada tahun 2014. Meski secara gamblang telah diketahui maksud dan tujuan RUU ini, sejak diusulkan tahun 2016 silam hingga saat ini belum ada titik terang kapan RUU ini disahkan dan menjadi produk hukum yang sah. Padahal ada beberapa urgensi kenapa RUU ini perlu segera disahkan, yaitu:

  1. Kekerasan seksual terus meningkat
  2. Korban kekerasan seksual paling banyak terjadi pada perempuan
  3. Diperlukan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan
  4. Korban kekerasan seksual butuh perlindungan bukan dihakimi
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Lindungi Warga Indonesia (1)
img source: yayasanpulih.org

Tahun ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2021. Hal tersebut tentu menjadi suatu kesempatan untuk kembali mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi sebuah Undang-Undang (UU).

Jadi, jika ditanya perlu tidak sih RUU ini disahkan secepatnya? Jawabannya IYA, perlu dan penting! Karena dengan disahkannya RUU ini kita bisa melawan kekerasan seksual sehingga masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari kekerasan seksual.

Annisa P Putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *